Peraturan Bersama MenkumHAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Thn 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik — BAB II TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN HAK CIPTA

Peraturan Bersama MenkumHAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Thn 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

BAB II
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN HAK CIPTA
Pasal 2
1. Pelanggaran Hak Cipta danjatau Hak Terkait dapat dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh:
a. pencipta;
b. pemegang Hak Cipta;
c. pemilik Hak Terkait;
d. pemegang lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait;
e. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau Lembaga Manajemen Kolektif;
f. asosiasi yang mendapat kuasa; atau
g. pihak lain yang mendapat kuasa.
3. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pelanggaran yang dilakukan melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial baik secara langsung maupun tidak langsung atau menimbulkan kerugian bagi pencipta, pemegang Hak Cipta danjatau pemilik Hak Terkait
Pasal 3
1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara:
a. elektronik; dan/ a tau
b. nonelektronik.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi persyaratan:
a. identitas pelapor;
b. bukti hak atas Ciptaan dan/ a tau Produk Hak Terkait;
c. alamat situs;
d. jenis dan/ a tau nama konten yang melanggar Hak Cipta dan/ a tau Hak Terkait;
e. jenis pelanggaran; dan
f. keterangan lain terkait konten yang melanggar Hak Cipta danjatau Hak Terkait.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus disertai dengan:
a. fotokopi identitas pelapor;
b. fotokopi bukti kepemilikan hak;
c. dokumen alamat situs;
d. dokumen mengenai pelanggaran atas Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait;
e. surat kuasa jika laporan dilakukan melalui kuasa; dan
f. dokumen lain yang terkait.
Pasal 4
1. Laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf a dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi laporan yang tersedia pada situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
2. Selain mengisi formulir aplikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), pelapor juga harus mengunggah hasil pindai dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 melalui aplikasi laporan.
3. Laporan secara elektronik yang diterima melewati batas waktu jam kerja atau hari kerja akan diproses pada hari kerja berikutnya.
Pasal 5
Laporan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan secara langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4
Pasal 6
1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan pemeriksaan administratif.
2. Laporan yang telah memenuhi persyaratan, dicatatkan dalam register penerimaan laporan pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak terkait.
Pasal 7
1. Dalam hal hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam
2. Laporan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap ditarik kembali.