Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
BAB V
PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN
Pasal 48
1. Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.
2. Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada :
1. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
3. KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.
4. Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
1. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
2. rasa hormat terhadap hal pribadi;
3. kesopanan dan kesusilaan;
4. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
5. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
6. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
7. penyiaran program dalam bahasa asing;
8. ketepatan dan kenetralan program berita;
9. siaran langsung; dan
10. siaran iklan.
5. KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.
Pasal 49
KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Pasal 50
1. KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.
2. KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.
3. KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e.
4. KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.
5. KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.
Pasal 51
1. KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar.
2. Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.
BAB V
PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN
Pasal 48
1. Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.
2. Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada :
1. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
3. KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.
4. Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
1. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
2. rasa hormat terhadap hal pribadi;
3. kesopanan dan kesusilaan;
4. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
5. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
6. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
7. penyiaran program dalam bahasa asing;
8. ketepatan dan kenetralan program berita;
9. siaran langsung; dan
10. siaran iklan.
5. KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.
Pasal 49
KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Pasal 50
1. KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.
2. KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.
3. KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e.
4. KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.
5. KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.
Pasal 51
1. KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar.
2. Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.