Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
BAB VI
TENAGA PENGAJAR DIKLAT JFPH
Pasal 12
1. Tenaga pengajar Diklat JFPH adalah Widyaiswara dan widyaiswara luar biasa yang memiliki kompetensi.
2. Widyaiswara luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
1. pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang terkait;
2. dosen perguruan tinggi; dan/atau
3. pakar dan praktisi.
Pasal 13
1. Tenaga pengajar Diklat JFPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana (S1) dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam bidangnya;
2. mengikuti dan lulus Training of Trainers (ToT) substansi yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina; dan
3. memiliki pengalaman pelayanan informasi dan kehumasan.
3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. menguasai disiplin ilmu yang relevan;
2. menguasai materi yang diajarkan;
3. terampil mengajar secara sistemik, efektif, dan efisien;
4. mampu menggunakan metode dan media pembelajaran yang relevan;
5. memiliki kemampuan mengungkapkan gagasan secara tertulis/lisan; dan
6. memiliki kemampuan menggunakan referensi.
Pasal 14
1. Tenaga pengajar Diklat JFPH harus mendapat surat tugas dari pimpinan instansinya.
2. Tenaga pengajar Diklat JFPH wajib melaporkan dan memberikan masukan terhadap perkembangan proses belajar mengajar pada saat dan akhir penugasan kepada Penyelenggara Diklat JFPH.
3. Laporan proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. aspek peserta;
2. aspek ketersediaan dan ketersesuaian prasarana dan sarana diklat;
3. aspek ketersediaan bahan diklat; dan
4. aspek kesiapan penyelenggaraan diklat.
BAB VI
TENAGA PENGAJAR DIKLAT JFPH
Pasal 12
1. Tenaga pengajar Diklat JFPH adalah Widyaiswara dan widyaiswara luar biasa yang memiliki kompetensi.
2. Widyaiswara luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
1. pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang terkait;
2. dosen perguruan tinggi; dan/atau
3. pakar dan praktisi.
Pasal 13
1. Tenaga pengajar Diklat JFPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana (S1) dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam bidangnya;
2. mengikuti dan lulus Training of Trainers (ToT) substansi yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina; dan
3. memiliki pengalaman pelayanan informasi dan kehumasan.
3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. menguasai disiplin ilmu yang relevan;
2. menguasai materi yang diajarkan;
3. terampil mengajar secara sistemik, efektif, dan efisien;
4. mampu menggunakan metode dan media pembelajaran yang relevan;
5. memiliki kemampuan mengungkapkan gagasan secara tertulis/lisan; dan
6. memiliki kemampuan menggunakan referensi.
Pasal 14
1. Tenaga pengajar Diklat JFPH harus mendapat surat tugas dari pimpinan instansinya.
2. Tenaga pengajar Diklat JFPH wajib melaporkan dan memberikan masukan terhadap perkembangan proses belajar mengajar pada saat dan akhir penugasan kepada Penyelenggara Diklat JFPH.
3. Laporan proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. aspek peserta;
2. aspek ketersediaan dan ketersesuaian prasarana dan sarana diklat;
3. aspek ketersediaan bahan diklat; dan
4. aspek kesiapan penyelenggaraan diklat.